Lowongan Kerja CPNS Kementerian Hukum Lagi HAM Level SMA SMK D3 S1 Terbaru Daftar Sekarang!

Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disingkat Kemenkumham RI merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum juga hak asasi manusia. Kementerian ini dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 serta nama Departemen Kehakiman. Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum juga hak asasi manusia mendapatkan membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, koordinasi, pengelolaan juga pelaksanaan bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, juga hak asasi manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia yang berkedudukan dalam setiap provinsi, yang berada dalam bawah juga bertanggung jawab kepada Menteri Hukum juga Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Saat ini Kemenkumham lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap mendapatkan bergabung sebagai pegawai pemerintah. Blog maskipsi.com didirikan serta maksud mendapatkan memberikan kemudahan kepada para pencari kerja diseluruh Indonesia, update setiap hari.

Rekrutmen CPNS Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020

Unit Kerja Yang Mendapatkan Alokasi Formasi (Alokasi Penempatan)

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian juga Pengembangan Hukum juga Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum juga Hak Asasi Manusia
12. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
13. Politeknik Imigrasi
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ( Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan juga Balai Diklat )

Kualifikasi Pendidikan:

1. Lulusan SMA SMK sederajat; sebanyak 3.532 Orang
2. D3 Administrasi Publik, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Negara; sebanyak 10 Orang
3. D3 Akuntansi, Komputer Akuntansi; sebanyak 50 Orang
4. D3 Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Manajemen Informatika; sebanyak 2 Orang
5. S1, D4 Kearsipan; sebanyak 40 Orang
6. S1 Akuntansi, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Negara, Ekonomi Pembangunan; sebanyak 167 Orang
7. S1 Akuntansi, Komputer Akuntansi; sebanyak 85 Orang
8. S1 Hukum, Administrasi Negara, Manajemen SDM; sebanyak 33 Orang
9. S1 Hukum, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Manajemen, Kebijakan Publik; sebanyak 4 Orang
10. S1 Hukum, Psikologi, Akuntansi, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Administrasi Negara; sebanyak 40 Orang
11. S1 Hukum; sebanyak 130 Orang
12. S1 Komunikasi, Desain Komunikasi Visual, Manajemen Komunikasi, Jurnalistik, Komunikasi Massa, Hubungan Masyarakat; sebanyak 52 Orang
13. S1 Manajemen SDM, Hukum; sebanyak 9 Orang
14. S1 Psikologi, Hukum, Ilmu Politik, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Manajemen, Ekonomi Akuntansi, Bisnis Manajemen, Kriminologi, Sosiologi, Pembangunan Sosial juga Kesejahteraan, Antropologi, Ilmu Komunikasi; sebanyak 291 Orang
15. S1 Teknik Infomatika, Sistem Informasi, Sistem juga Teknologi Informasi, Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Ilmu Komputer; sebanyak 50 Orang
16. Dokter Umum; sebanyak 47 Orang
17. Ners; sebanyak 56 Orang

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia juga taat kepada Pancasila, UUD 1945 juga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI
4. Memiliki intelegensia yang tinggi mendapatkan pengembangan kapasitas juga kinerja organisasi
5. Tidak pernah dipidana serta pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas melakukan tindak pidana kejahatan
6. Tidak pernah diberhentikan serta hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun tidak serta hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD ataupun diberhentikan tidak serta hormat sebagai pegawai swasta
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, juga siswa sekolah ikatan dinas pemerintah
8. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik ataupun terlibat politik praktis
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai serta persyaratan jabatan
10. Sehat jasmani juga rohani sesuai serta jabatan yang dilamar
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika juga obat-obatan terlarang ataupun sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani surat pernyataan)

Tata Cara Pendaftaran:

1. Pendaftaran dilakukan secara online menggunakan portal https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 11 hingga 25 November 2019 serta menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta juga Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) ataupun Nomor Kartu Keluarga (KK)
2. Pada saat registrasi secara online menggunakan portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar juga NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga ataupun Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password juga membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4×6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) juga cetak Kartu Informasi Akun
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK juga password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun juga e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan registrasi (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Kementerian Hukum juga HAM, jenis formasi juga jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data juga form yang tersedia khusus pelamar serta jenjang pendidikan Dokter, Sarjana, Diploma III juga SLTA sederajat wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Registrasi SSCASN 2019

Lain-Lain:

• Silahkan downlad here informasinya
• Pelamar harus membaca serta cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan juga melakukan registrasi sesuai serta tata cara yang termuat dalam pengumuman
• Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi juga satu formasi jabatan
• Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca serta jelas dan/atau data tidak sesuai serta dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus juga merupakan kelalaian peserta;
• Jabatan penjaga tahanan juga pemeriksa keimigrasian memiliki jam kerja yang menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur (tanggal merah) termasuk hari libur nasional. Dari atas itu, selain dibutuhkan intelektual juga integritas seorang penjaga tahanan juga pemeriksa keimigrasian harus memiliki fisik yang prima yang dapat disaring menggunakan Seleksi Kompetensi Bidang Kesamaptaan;
• Guna menggali setara kemampuan Samapta sebagaimana angka 5 (lima), dalam keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011, pelaksanaan Seleksi Kesamaptaan dibedakan jenis/metode juga sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria juga wanita). Hal ini sesuai serta alokasi formasi yang tersedia (kuota pria dan/atau kuota wanita). Bagi peserta wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam seleksi kesamaptaan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani dari suami yang menyatakan bersedia menangung segala resikonya juga tidak bakal menuntut kepada panitia;
• Kelulusan peserta merupakan prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan serta motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan juga kepada para peserta, keluarga juga pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka bakal diproses sesuai serta hukum yang berlaku juga digugurkan kelulusannya;
• Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar ataupun pendaftar ataupun peserta yang tidak sesuai serta persyaratan dan/atau berlawanan serta surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan;
• Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar dalam https://sscasn.bkn.go.id serta menggunakan NIK yang sama serta yang digunakan saat registrasi seleksi CPNS Tahun 2018 juga dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dari instansi yang dilamarnya.
• Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum, tata cara juga waktu pelaksanaan seleksi sama serta pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum.
• Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir juga diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan serta peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
• Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman juga Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari mendapatkan menjawab sanggahan tersebut.
• Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019.
• Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas mendapatkan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya juga dikenakan sanksi ganti rugi sesuai serta biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai serta waktu peserta mengundurkan diri;
• Pendaftaran juga seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya
• Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat
• Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan dari pendaftar/peserta menjadi milik panitia
• lnformasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman http://cpns.kemenkumham.go.id
• Pelayanan juga penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dapat mengubungi call center yang dapat dihubungi Phone 081240606742 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB ataupun menggunakan Twitter cpnskumham/Kemenkumham_RI, Instagram cpns.kumham; juga Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 melaui email: kemenkumhamseleksipegawaigmail.com