Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada ala bawah bersama bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk berdasarkan UU Nomor 106 Tahun 2007. Secara umum LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bersama perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada ala bawah bersama bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas bersama fungsinya, LKPP dikoordinasikan dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Dalam merumuskan kebijakan bersama strateginya, lembaga ini memperhatikan arahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ala bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ala bidang keuangan bersama menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan ala bidang pendayagunaanaparatur negara bersama reformasi birokrasi serta memperhatikanmasukan dari kementerian/lembaga.
LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan bersama merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Susunan organisasi LKPP meliputi Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi bersama Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi bersama Pengembangan Sistem Informasi, Deputi Bidang Pengembangan bersama Pembinaan Sumber Daya Manusia serta Deputi Bidang Hukum bersama Penyelesaian Sanggah.
Saat ini LKPPRI membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap menjelang bergabung sebagai pegawai perusahaan. Blog maskipsi.com didirikan seraya maksud menjelang memberikan kemudahan kepada para pencari kerja diseluruh Indonesia, update setiap hari.
Rekrutmen Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020
Staf Pendukung Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (PKPBJ)
Persyaratan:
- Warga Negara Indonesia
- Pria bersama Wanita
- Pendidikan minimal S1 semua jurusan
- IPK minimal 3,00
- Lulusan dari perguruan tinggi Negeri maupun Swasta seraya akreditasi minimal B
- Usia minimal 20 tahun bersama maksimal 35 tahun
- Fresh Graduate
- Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office
- Memiliki integritas kerja yang tinggi
- Mampu bekerja secara tim bersama individu
- Sehat jasmani bersama rohani
- Tidak pernah terlibat kasus hukum maupun HAM
Persyaratan Lamar:
- Scan Surat Lamaran (lampirkan email bersama no HP)
- Scan Curiculum Vitae
- Scan Ijazah terakhir
- Scan transkip nilai
- Scan KTP
- Scan SKCK
- Scan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah
- Scan Pas Poto terbaru berwarna
Jika anda tertarik bersama memenuhi kualifikasi, segera daftarkan diri via “Apply” dibawah ini.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Apply here
Lain-lain:
- Lamaran paling lambat tanggal 12 Januari 2020 pukul 16.00 WIB
- Setiap pelamar bersedia menjelang mengikuti seluruh proses tahapan seleksi ala Jakarta atas biaya sendiri
- Seleksi dilakukan seraya sistem gugur bersama keputusan hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat
- Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja per Februari 2020
- Apabila hingga akhir Maret 2020 tidak ada respon dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maka dapat disimpulkan hingga posisi telah terisi dan/atau lamaran tidak sesuai seraya kualifikasi
- Pelamar yang lolos seleksi administrasi buat diberitahu via email alias telepon resmi
- Hanya pelamar terbaik yang buat diproses menjelang mengikuti seleksi
- Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya.